Implementasi Program Pemberdayaan Dan Kemandirian Kelurahan (P2KK) Bidang Infrastruktur Di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat

Rusdi Laili; Rasuna Ariani

Rusdi Laili Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa
Rasuna Ariani Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa

Keywords: P2KK, Implementasi Kebijakan, Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, Kemandirian, Kelurahan Patih Galung

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pemberdayaan dan Kemandirian Kelurahan (P2KK) bidang infrastruktur di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Program ini merupakan kebijakan block grant Pemerintah Kota Prabumulih yang bertujuan mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan lokal dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Lurah, Ketua TPPK, Ketua KSM, dan tokoh masyarakat serta studi dokumentasi RKPM dan LPJ P2KK. Hasil penelitian menunjukkan implementasi P2KK berjalan efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi warga dalam musyawarah kelurahan dan dukungan Lurah menjadi faktor pendukung utama. Kendala utama terletak pada keterbatasan dana dan kapasitas teknis KSM. P2KK berhasil menumbuhkan rasa kepemilikan dan kemandirian warga dalam pengelolaan infrastruktur. Pemerintah disarankan memperkuat pelatihan teknis bagi KSM serta meningkatkan alokasi dana program.

References

Amirullah, & Mabrur, A. (2020). Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah: Pendekatan Teori dan Praktik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, 2(1), 1-15.
Bungin, B. (2021). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua). Kencana Prenada Media Group.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Fajrin, S. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Kelurahan. Jurnal Kajian Administrasi Publik, 5(2), 120-135.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES.
Kuncoro, M. (2018). Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan. UPP STIM YKPN.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation. University of California Press.
Rochmat, C. E., & Sumarto, S. (2020). Evaluasi Program Block Grant terhadap Peningkatan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal. Jurnal Studi Pembangunan Daerah, 14(3), 250-265.
Saragih, A. R., & Samosir, N. (2021). Peran Kelembagaan Lokal dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 18(1), 30-45.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi). Alfabeta.