Implementasi Kebijakan Pengelolaan Arsip Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi  Kebupaten Musi Banyuasin

Boditta Mayseni; Ayu Marfiroh

Boditta Mayseni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa
Ayu Marfiroh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Arsip, BPAD, Musi Banyuasin, Komunikasi Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Abstract

Pengelolaan arsip merupakan pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan arsip di Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (BPAD) Kabupaten Musi Banyuasin, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan langkah perbaikan agar pengelolaan arsip lebih efektif sesuai regulasi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan arsip sudah cukup efektif namun belum optimal. Sosialisasi kebijakan belum merata sehingga pemahaman antarunit berbeda. Jumlah arsiparis bersertifikat dan sarana prasarana kearsipan masih terbatas. Komitmen pelaksana cukup baik, terlihat dari inisiatif digitalisasi sederhana, namun belum konsisten di semua pegawai. Struktur birokrasi jelas tetapi koordinasi lintas bidang masih lemah. Upaya perbaikan yang direkomendasikan meliputi peningkatan sosialisasi dan pelatihan teknis, penguatan kapasitas SDM, penambahan fasilitas kearsipan, peningkatan koordinasi, serta penyusunan roadmap e-arsip terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mutu layanan kearsipan

References

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengelolaan arsip dinamis di instansi pemerintah. Jakarta: ANRI.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Handoko, T. H. (2018). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Hidayat, A. (2017). Implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan arsip dinamis di pemerintahan daerah. Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 115–127.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Rahardjo, B. (2019). Manajemen arsip dan informasi di sektor publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sedarmayanti. (2016). Manajemen perkantoran modern dan kearsipan. Bandung: Mandar Maju.
Steers, R. M. (1985). Efficiency and effectiveness in organizations. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing Company.
Subarsono, A. G. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasinya dalam pemerintahan daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suroyo, D. (2018). Pengelolaan arsip dalam organisasi publik: Studi pada lembaga pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 45–58.
Sutarto, R. (2017). Kebijakan pengelolaan arsip di lembaga pemerintah daerah. Jurnal Kearsipan Nasional, 3(2), 77–90.
Tangkilisan, H. N. (2019). Manajemen publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta: Sekretariat Negara.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.